Berikut ini beberapa contoh
artikel yang mempunyai kesalahan berbahasa :
1. JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso menyayangkan kinerja Badan Intelijen Nasional
(BIN) terus merosot di tahun ini.
Hal itu ia disampaikan terkait penanganan isu terorisme yang selalu berujung
pada kematian terduga pelakunya.
"Ternyata intelijen kita lemah dibandingkan intelijen di tahun-tahun
sebelumnya," kata Priyo, di Jakarta, Sabtu (4/1/2014).
Ia menuturkan, penanganan isu terorisme akan berjalan lebih baik dan tak perlu
sampai menewaskan para terduga pelakunya jika BIN bekerja lebih optimal. Ia
berharap, ke depan BIN dapat mendeteksi pergerakan teroris lebih awal sehingga
penindakan dapat berlangsung cepat dan tampa
menimbulkan korban jiwa.
Pendapat ini, kata Priyo, pernah ia sampaikan kepada Kepala Polri. Akan tetapi,
Kapolri selalu menjawab terpaksa membak
mati para terduga teroris karena mengancam keselamatan anggota Polri.
"Mereka (Polri) super ikhtiar dan berkepentingan mendapatkan
mereka (teroris) hidup-hidup untuk menggali informasi dan memutus mata rantai.
Tapi nyatanya tak ada pilihan lain," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri melakukan
penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di Jalan H Dewantoro Gang H Hasan,
Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (31/12/2013) malam. Rumah kontrakan
itu ditengarai sebagai sarang para terduga teroris.
Dalam penggerebekan itu, Densus 88 terlibat baku tembak dengan para terduga teroris
sekitar sembilan jam. Pada Rabu (1/1/2014) diketahui ada 6 terduga teroris yang
tewas. Adapun identitas para terduga teroris itu sudah diketahui dan dirilis
oleh Mabes Polri. Mereka adalah Daeng alias Dayat Hidayat, Nurul Haq alias
Dirman, Oji alias Tomo, Rizal alias Teguh alis Sabar, Hendi, dan Edo alias Amril.
2. Jakarta - Listrik di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali
mati beberapa saat. Disebut-sebut penerbangan sempat tertunda. Berikut
penjelasan PT Angkasa Pura I Bali mengenai kejadian tersebut.
"Sekitar pukul 07.55 WIT, ada power PLN yang off," kata Co General
Manager PT Angkasa Pura I Denpasar, IGN Ardhita, ketika dikonfirmasi detikcom,
Minggu (5/12/2014).
Genset masih mengatasi masalah tersebut. Tidak ada gangguan berarti. Namun
ketika power PLN hidup, ada MCB yang terbakar. Penerangan pun mulai
terganggu.
"Menurut catatan kami, listrik on sekitar pukul 08.20 WIta. MCB
terbakar," jelasnya.
Kondisi mulai pulih sekitar pukul 10.05 Wita. Ardhita menjelaskan kejadian itu
hanya mengakibatkan penerangan terganggu. Tidak ada delay. Penerbangan
normal.
"Kalau penumpukan penumpang, ini kan
minggu terakhir liburan. Jadi mungkin ya memang penumpang sedang
banyak-banyaknya," katanya.
Seorang penumpang Dita menyebutkan akibat padamnya listrik, jadwal penerbangan
mundur. Kursinya pun dibebaskan. Seharusnya dia terbang pukul 12.05 Wita, tapi jadualnya diundur dalam waktu yang
belum bisa ditentukan.
"Semua delay karena check-in manual. Lalu semua kursinya bebas, free
seating, Garuda pun begitu," terang
Dita saat dihubungi detikcom sekitar pukul 11.15 WIB atau 12.15 WIT, Minggu
(5/1/2014).
3. JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama mengajukan beragam alasan untuk menjelaskan keenggannyannya
beralih ke tranportasi massal sekalipun ada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo mengenai hal itu.
"Kalau saya naik angkot, jadwal saya semua berantakan. Karena jam setengah
delapan pagi, saya harus mulai rapat di sini (Balaikota)," kata Basuki, di
Balaikota Jakarta,
Jumat (3/1/2014). Dia mengatakan juga akan mengikuti instruksi tersebut, bila
di dalamnya diatur pula bahwa gubernur dan wakil gubernur terkena kewajiban
naik angkutan umum.
Bila instruksi itu jelas mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur terkena
juga kewajiban menumpang kendaraan umum alih-alih kendaraan pribadi, Basuki
mengaku akan mengikuti instruksi tersebut meskipun tak suka. Basuki pun
menegaskan bahwa dia taat konstitusi, bukan taat konstituen.
"Ngapain gue mesti naik bus kalau cuma sebulan sekali. Kalau mau
naik bus, harus sering, baru ada efeknya. Itu lebih bagus," ujar Basuki.
Kalaupun dia ditegur Jokowi soal aturan angkutan umum ini, Basuki akan memilih
naik taksi daripada bus atau tranportasi massal lainnya.
Basuki bersikukuh yang terpenting baginya adalah tiba di kantor pada pukul
07.30 WIB, seperti kesehariannya selama ini, sehingga bisa memulai aktivitas
seperti biasa. Dia tak mempermasalahkan bila karena penolakannya soal naik
angkutan massa
ini akan berimbas tak akan terpilih lagi di Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta untu periode berikutnya.
"Mau bilang Ahok arogan, emang gue arogan. Terserah lo deh,
yang penting orang bisa merasakan hasil kerjanya," kata Basuki. Seperti
diberitakan, mulai Jumat (3/1/2014), para pegawai negeri di lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralih menggunakan kendaraan penjemput yang
disediakan, ojek, taksi, bus kota,
hingga sepeda.
Peralihan moda transportasi para pegawai negeri itu terjadi setelah keluar
Instruksi Gubernur Nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum.
Jokowi dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun terpantau menunggang sepeda ke balai kota. Hanya Basuki yang
bersikukuh menggunakan kendaraan dinas lengkap dengan mobil pengawalan dari
Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
4. JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama menegaskan
tidak boleh
ada pungli di sekolah unggulan milik Pemprov DKI, SMA MH
Thamrin. SMA tersebut harus mendukung anak kurang mampu, bukan menampung orang
kaya.
Basuki menegaskan, anak kurang beruntung secara ekonomi meski dengan IQ
pas-pasan harus diperbolehkan masuk ke
sekolah tersebut. Sebab, negara yang membiayai sekolah tersebut.
"Filosofinya, semakin kurang beruntung nasib seorang anak karena
penghasilan bapaknya rendah sekali, gizinya kurang, IQ-nya pas saja untuk tidak
dikatakan idiot, masukkan dia ke sekolah unggulan tersebut. Karena itu negara
yang bayar," kata pria yang akrab disapa Ahok itu dalam video di Youtube
berjudul "14 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T Purnama menerima paparan Dinas
Pendidikan".
"Jika anak orang kaya punya Alphard, sekolah aja di Al Azhar. Anak saya
pun tidak boleh sekolah di MHT karena MHT didirikan untuk anak-anak tidak mampu
supaya mereka bisa mengubah nasib untuk masa yang akan datang. Jadi, jangan
dibalik," ujar Basuki lagi.
Meski begitu, Basuki
mempersilakan
jika orangtua murid ingin memberi sumbangan atau iuran. Namun, tidak boleh
dikelola oleh pihak sekolah dan harus disetor ke kas daerah.
"Silakan MHT tentukan iurannya mau berapa. Kalau dia mau bikin iuran,
diserahkan ke APBD untuk dikelola lagi. Jadi, tidak ada lagi komite urusan
iuran," ujarnya.
Jika ada anak tidak mampu untuk membayar iuran, kata Basuki, Pemprov DKI yang
akan membayarkan.
"Kalau maunya saya Pak, MHT ini 100 persen untuk anak-anak tidak
mampu," ujar Basuki. Sebelumnya, Ketua Komite Sekolah SMA MH Thamrin
mengungkapkan bahwa pihak sekolah mengenakan
Rp 30 juta
per tahun untuk satu orang siswa saat pertemuan dengan Wakil
Gubernur, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Komite Sekolah, dan pihak SMA MH
Thamrin, Jakarta, Rabu (14/11/2012).
Dedi yang mewakili 195 murid yang mengenyam pendidikan di sekolah unggulan
tersebut merasa keberatan atas pungutan tambahan dari pihak sekolah. Padahal,
pada saat pendaftaran masuk sekolah, iklan sekolah di internet menyebutkan
bahwa sekolah tersebut ditanggung oleh APBD.
APBD untuk
sekolah tersebut senilai Rp 3,7 miliar untuk tahun 2012/2013. Sementara itu,
dana yang ditarik dari orangtua murid Rp 7,85 miliar per tahun. Artinya, dana
orangtua lebih besar 213 persen dari APBD.
5. JAKARTA, KOMPAS.com — Pada saat PNS DKI Jakarta dan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninggalkan kendaraan pribadi untuk ke
kantor, Basuki Tjahaja Purnama tetap dengan mobil dinasnya. Menanggapi aksi
wakilnya itu, Jokowi memakluminya.
"Ya mungkin memang karena ada keperluan lain yang waktunya mepet. Kalau
begitu, ya memang enggak mungkin," ujar Jokowi kepada wartawan di
Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2014).
Jokowi enggan mengomentari lebih lanjut menanggapi hal tersebut. Dia meminta
wartawan menanyakan langsung kepada Basuki. "Coba tanyakan saja sendiri ke
Pak Wagub," ujarnya.
Pada pagi tadi, Basuki memang tetap mengendarai mobil dinasnya, Toyota Land
Cruiser B 1966 RFR, saat masuk ke Balaikota DKI Jakarta. Kendaraan warna
hitamnya itu melaju melewati para PNS yang berjalan kaki, seusai mereka turun
dari angutan umum.
Ketika ditanya, pria yang akrab disebut Ahok menolak disebut membangkang in-gub
Jokowi. Menurutnya, in-gub itu ditujukan kepada PNS di Pemprov DKI Jakarta, bukan kepada
dirinya. Hal ini mengingat, jabatan gubernur dan wakil gubernur memang tidak
termasuk PNS.
Kemarin, Basuki juga sudah menjelaskan bahwa untuk naik angkutan umum dari
rumahnya, seperti transjakarta, dia harus berganti kendaraan tiga kali.
Menurutnya, hal itu tidak efektif. Sementara itu, dengan mengendarai kendaraan
dinasnya, dia hanya membutuhkan waktu sebentar untuk tiba di Balaikota.
6. JAKARTA, KOMPAS.com — Pegawai negeri sipil (PNS) DKI
Jakarta mulai menggunakan transportasi umum pada hari ini, Jumat (3/1/2014).
Hari ini, sesuai Instruksi Gubernur, PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diimbau menggunakan angkutan umum.
Ternyata, tak sedikit PNS DKI yang mengaku terlambat tiba di kantor.
Salah satunya adalah Camat Palmerah Agus Triyono. Sekitar pukul 08.00 WIB, ia
sampai di Balaikota dengan menggunakan angkutan umum bajaj. Biasanya, sehari-hari ia
bertugas ke kantornya menggunakan mobil dinas.
"Ini kan peraturan baru, tapi saya harap angkutan umumnya dinyamankan
terlebih dahulu. Takutnya tidak tepat waktu dan banyak kemacetan," kata
Agus di Balaikota Jakarta, Jumat pagi.
Jika menggunakan mobil dinas, biasanya ia membutuhkan waktu 90 menit dari
Balaikota menuju kecamatan. Sementara, dengan kendaraan umum metromini dan
bajaj, ia membutuhkan waktu 120 menit.
Tak hanya Agus, staf Pemprov DKI lainnya, Rohiman, mengaku, biasanya ia
menggunakan motor menuju Balaikota dan hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 menit.
Hari ini, ia menggunakan transjakarta dari rumahnya di Kalideres dan
membutuhkan waktu hingga 45 menit. Sebab, ia harus turun di halte Harmoni dan
pindah ke transjakarta yang turun di depan Balaikota, yaitu koridor II
Harmoni-Pulogadung.
Biasanya, ia tiba di Balaikota pukul 07.30 WIB, dan hari ini, ia tiba di
Balaikota pukul 07.57 WIB. "Ya, enggak apa-apa, buat latihan. Harus bangun
lebih pagi," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Jokowi telah mengeluarkan surat Instruksi Gubernur Nomor
150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi Pejabat dan Pegawai di
Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan itu dimulai pada Jumat (3/1/2014)
ini. Mereka dilarang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda
empat. Kebijakan tersebut hanya berlaku pada setiap hari Jumat pekan pertama
setiap bulannya.
Kebijakan tersebut dikecualikan bagi petugas ambulans, patroli jalan raya,
pemadam kebakaran, satpol PP, penanggulangan bencana BPBD DKI, penyiraman
tanaman, pompa banjir, pengangkut sampah, pengangkut air kotor, perpustakaan
keliling, operasi yustisi, bus antar jemput pegawai, dan kendaraan bermotor
lainnya untuk pelayanan masyarakat. Jokowi pun mendukung pelaksanaan Ingub itu
dengan menggunakan sepeda ke Balaikota.
Tak hanya Jokowi, para pejabat Pemprov DKI dan Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) juga ikut bersepeda. Hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama yang tetap menggunakan mobil dinasnya, tidak menggunakan
transportasi umum.
Berikut ini adalah beberapa
contoh iklan layanan masyarakat yg punya kesalahan berbahasa :
1.
Kata ”Hemat Energi” harusnya diganti menjadi
”Hemat Listrik”.
2.
Kata ”Hide Drug” dapat diartikan ”Sembunyikan
Narkoba”, harusnya diganti menjadi ”Say No To Drug !”.
3.
Kata ”Yuk” harusnya diganti
menjadi ”Mari”.
4.
Yang benar harusnya
”PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN.
Iklan
diatas terdapat tulisan ”NO SAY SIM ASAL - ASALAN”, seharusnya yang baik dan
benar yaitu ”SAY NO TO SIM ASAL - ASALAN”.
Kata “MEMATIKAN” harusnya diganti menjadi “Dimatikan”.
