Juan Haldy Frans: Contoh Artikel Dan Iklan Layanan Masyarakat Yang Punya Kesalahan Berbahasa

Berikut ini beberapa contoh artikel yang mempunyai kesalahan berbahasa :

1. JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso menyayangkan kinerja Badan Intelijen Nasional (BIN) terus merosot di tahun ini. Hal itu ia disampaikan terkait penanganan isu terorisme yang selalu berujung pada kematian terduga pelakunya.

"Ternyata intelijen kita lemah dibandingkan intelijen di tahun-tahun sebelumnya," kata Priyo, di Jakarta, Sabtu (4/1/2014).

Ia menuturkan, penanganan isu terorisme akan berjalan lebih baik dan tak perlu sampai menewaskan para terduga pelakunya jika BIN bekerja lebih optimal. Ia berharap, ke depan BIN dapat mendeteksi pergerakan teroris lebih awal sehingga penindakan dapat berlangsung cepat dan tampa menimbulkan korban jiwa.

Pendapat ini, kata Priyo, pernah ia sampaikan kepada Kepala Polri. Akan tetapi, Kapolri selalu menjawab terpaksa membak mati para terduga teroris karena mengancam keselamatan anggota Polri.

"Mereka (Polri) super ikhtiar dan berkepentingan mendapatkan mereka (teroris) hidup-hidup untuk menggali informasi dan memutus mata rantai. Tapi nyatanya tak ada pilihan lain," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di Jalan H Dewantoro Gang H Hasan, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (31/12/2013) malam. Rumah kontrakan itu ditengarai sebagai sarang para terduga teroris.

Dalam penggerebekan itu, Densus 88 terlibat baku tembak dengan para terduga teroris sekitar sembilan jam. Pada Rabu (1/1/2014) diketahui ada 6 terduga teroris yang tewas. Adapun identitas para terduga teroris itu sudah diketahui dan dirilis oleh Mabes Polri. Mereka adalah Daeng alias Dayat Hidayat, Nurul Haq alias Dirman, Oji alias Tomo, Rizal alias Teguh alis Sabar, Hendi, dan Edo alias Amril.

2. Jakarta - Listrik di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali mati beberapa saat. Disebut-sebut penerbangan sempat tertunda. Berikut penjelasan PT Angkasa Pura I Bali mengenai kejadian tersebut.

"Sekitar pukul 07.55 WIT, ada power PLN yang off," kata Co General Manager PT Angkasa Pura I Denpasar, IGN Ardhita, ketika dikonfirmasi detikcom, Minggu (5/12/2014).

Genset masih mengatasi masalah tersebut. Tidak ada gangguan berarti. Namun ketika power PLN hidup, ada MCB yang terbakar. Penerangan pun mulai terganggu.

"Menurut catatan kami, listrik on sekitar pukul 08.20 WIta. MCB terbakar," jelasnya.

Kondisi mulai pulih sekitar pukul 10.05 Wita. Ardhita menjelaskan kejadian itu hanya mengakibatkan penerangan terganggu. Tidak ada delay. Penerbangan normal.

"Kalau penumpukan penumpang, ini kan minggu terakhir liburan. Jadi mungkin ya memang penumpang sedang banyak-banyaknya," katanya.

Seorang penumpang Dita menyebutkan akibat padamnya listrik, jadwal penerbangan mundur. Kursinya pun dibebaskan. Seharusnya dia terbang pukul 12.05 Wita, tapi jadualnya diundur dalam waktu yang belum bisa ditentukan.

"Semua delay karena check-in manual. Lalu semua kursinya bebas, free seating, Garuda pun begitu," terang Dita saat dihubungi detikcom sekitar pukul 11.15 WIB atau 12.15 WIT, Minggu (5/1/2014).

3. JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan beragam alasan untuk menjelaskan keenggannyannya beralih ke tranportasi massal sekalipun ada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai hal itu.

"Kalau saya naik angkot, jadwal saya semua berantakan. Karena jam setengah delapan pagi, saya harus mulai rapat di sini (Balaikota)," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (3/1/2014). Dia mengatakan juga akan mengikuti instruksi tersebut, bila di dalamnya diatur pula bahwa gubernur dan wakil gubernur terkena kewajiban naik angkutan umum.

Bila instruksi itu jelas mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur terkena juga kewajiban menumpang kendaraan umum alih-alih kendaraan pribadi, Basuki mengaku akan mengikuti instruksi tersebut meskipun tak suka. Basuki pun menegaskan bahwa dia taat konstitusi, bukan taat konstituen.

"Ngapain gue mesti naik bus kalau cuma sebulan sekali. Kalau mau naik bus, harus sering, baru ada efeknya. Itu lebih bagus," ujar Basuki. Kalaupun dia ditegur Jokowi soal aturan angkutan umum ini, Basuki akan memilih naik taksi daripada bus atau tranportasi massal lainnya.

Basuki bersikukuh yang terpenting baginya adalah tiba di kantor pada pukul 07.30 WIB, seperti kesehariannya selama ini, sehingga bisa memulai aktivitas seperti biasa. Dia tak mempermasalahkan bila karena penolakannya soal naik angkutan massa ini akan berimbas tak akan terpilih lagi di Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta untu periode berikutnya.

"Mau bilang Ahok arogan, emang gue arogan. Terserah lo deh, yang penting orang bisa merasakan hasil kerjanya," kata Basuki. Seperti diberitakan, mulai Jumat (3/1/2014), para pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralih menggunakan kendaraan penjemput yang disediakan, ojek, taksi, bus kota, hingga sepeda.

Peralihan moda transportasi para pegawai negeri itu terjadi setelah keluar Instruksi Gubernur Nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum. Jokowi dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun terpantau menunggang sepeda ke balai kota. Hanya Basuki yang bersikukuh menggunakan kendaraan dinas lengkap dengan mobil pengawalan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

4. JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak boleh ada pungli di sekolah unggulan milik Pemprov DKI, SMA MH Thamrin. SMA tersebut harus mendukung anak kurang mampu, bukan menampung orang kaya.

Basuki menegaskan, anak kurang beruntung secara ekonomi meski dengan IQ pas-pasan harus diperbolehkan masuk ke sekolah tersebut. Sebab, negara yang membiayai sekolah tersebut.

"Filosofinya, semakin kurang beruntung nasib seorang anak karena penghasilan bapaknya rendah sekali, gizinya kurang, IQ-nya pas saja untuk tidak dikatakan idiot, masukkan dia ke sekolah unggulan tersebut. Karena itu negara yang bayar," kata pria yang akrab disapa Ahok itu dalam video di Youtube berjudul "14 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T Purnama menerima paparan Dinas Pendidikan".

"Jika anak orang kaya punya Alphard, sekolah aja di Al Azhar. Anak saya pun tidak boleh sekolah di MHT karena MHT didirikan untuk anak-anak tidak mampu supaya mereka bisa mengubah nasib untuk masa yang akan datang. Jadi, jangan dibalik," ujar Basuki lagi.

Meski begitu, Basuki mempersilakan jika orangtua murid ingin memberi sumbangan atau iuran. Namun, tidak boleh dikelola oleh pihak sekolah dan harus disetor ke kas daerah.

"Silakan MHT tentukan iurannya mau berapa. Kalau dia mau bikin iuran, diserahkan ke APBD untuk dikelola lagi. Jadi, tidak ada lagi komite urusan iuran," ujarnya.

Jika ada anak tidak mampu untuk membayar iuran, kata Basuki, Pemprov DKI yang akan membayarkan.

"Kalau maunya saya Pak, MHT ini 100 persen untuk anak-anak tidak mampu," ujar Basuki. Sebelumnya, Ketua Komite Sekolah SMA MH Thamrin mengungkapkan bahwa pihak sekolah mengenakan Rp 30 juta per tahun untuk satu orang siswa saat pertemuan dengan Wakil Gubernur, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Komite Sekolah, dan pihak SMA MH Thamrin, Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Dedi yang mewakili 195 murid yang mengenyam pendidikan di sekolah unggulan tersebut merasa keberatan atas pungutan tambahan dari pihak sekolah. Padahal, pada saat pendaftaran masuk sekolah, iklan sekolah di internet menyebutkan bahwa sekolah tersebut ditanggung oleh APBD.

APBD untuk sekolah tersebut senilai Rp 3,7 miliar untuk tahun 2012/2013. Sementara itu, dana yang ditarik dari orangtua murid Rp 7,85 miliar per tahun. Artinya, dana orangtua lebih besar 213 persen dari APBD.

5. JAKARTA, KOMPAS.com — Pada saat PNS DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninggalkan kendaraan pribadi untuk ke kantor, Basuki Tjahaja Purnama tetap dengan mobil dinasnya. Menanggapi aksi wakilnya itu, Jokowi memakluminya.

"Ya mungkin memang karena ada keperluan lain yang waktunya mepet. Kalau begitu, ya memang enggak mungkin," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2014).

Jokowi enggan mengomentari lebih lanjut menanggapi hal tersebut. Dia meminta wartawan menanyakan langsung kepada Basuki. "Coba tanyakan saja sendiri ke Pak Wagub," ujarnya.

Pada pagi tadi, Basuki memang tetap mengendarai mobil dinasnya, Toyota Land Cruiser B 1966 RFR, saat masuk ke Balaikota DKI Jakarta. Kendaraan warna hitamnya itu melaju melewati para PNS yang berjalan kaki, seusai mereka turun dari angutan umum.

Ketika ditanya, pria yang akrab disebut Ahok menolak disebut membangkang in-gub Jokowi. Menurutnya, in-gub itu ditujukan kepada PNS di Pemprov DKI Jakarta, bukan kepada dirinya. Hal ini mengingat, jabatan gubernur dan wakil gubernur memang tidak termasuk PNS.

Kemarin, Basuki juga sudah menjelaskan bahwa untuk naik angkutan umum dari rumahnya, seperti transjakarta, dia harus berganti kendaraan tiga kali. Menurutnya, hal itu tidak efektif. Sementara itu, dengan mengendarai kendaraan dinasnya, dia hanya membutuhkan waktu sebentar untuk tiba di Balaikota.

6. JAKARTA, KOMPAS.com — Pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta mulai menggunakan transportasi umum pada hari ini, Jumat (3/1/2014). Hari ini, sesuai Instruksi Gubernur, PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diimbau menggunakan angkutan umum. Ternyata, tak sedikit PNS DKI yang mengaku terlambat tiba di kantor.

Salah satunya adalah Camat Palmerah Agus Triyono. Sekitar pukul 08.00 WIB, ia sampai di Balaikota dengan menggunakan angkutan umum bajaj. Biasanya, sehari-hari ia bertugas ke kantornya menggunakan mobil dinas.

"Ini kan peraturan baru, tapi saya harap angkutan umumnya dinyamankan terlebih dahulu. Takutnya tidak tepat waktu dan banyak kemacetan," kata Agus di Balaikota Jakarta, Jumat pagi.

Jika menggunakan mobil dinas, biasanya ia membutuhkan waktu 90 menit dari Balaikota menuju kecamatan. Sementara, dengan kendaraan umum metromini dan bajaj, ia membutuhkan waktu 120 menit.

Tak hanya Agus, staf Pemprov DKI lainnya, Rohiman, mengaku, biasanya ia menggunakan motor menuju Balaikota dan hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Hari ini, ia menggunakan transjakarta dari rumahnya di Kalideres dan membutuhkan waktu hingga 45 menit. Sebab, ia harus turun di halte Harmoni dan pindah ke transjakarta yang turun di depan Balaikota, yaitu koridor II Harmoni-Pulogadung.

Biasanya, ia tiba di Balaikota pukul 07.30 WIB, dan hari ini, ia tiba di Balaikota pukul 07.57 WIB. "Ya, enggak apa-apa, buat latihan. Harus bangun lebih pagi," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jokowi telah mengeluarkan surat Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan itu dimulai pada Jumat (3/1/2014) ini. Mereka dilarang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat. Kebijakan tersebut hanya berlaku pada setiap hari Jumat pekan pertama setiap bulannya.

Kebijakan tersebut dikecualikan bagi petugas ambulans, patroli jalan raya, pemadam kebakaran, satpol PP, penanggulangan bencana BPBD DKI, penyiraman tanaman, pompa banjir, pengangkut sampah, pengangkut air kotor, perpustakaan keliling, operasi yustisi, bus antar jemput pegawai, dan kendaraan bermotor lainnya untuk pelayanan masyarakat. Jokowi pun mendukung pelaksanaan Ingub itu dengan menggunakan sepeda ke Balaikota.

Tak hanya Jokowi, para pejabat Pemprov DKI dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga ikut bersepeda. Hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tetap menggunakan mobil dinasnya, tidak menggunakan transportasi umum.

Berikut ini adalah beberapa contoh iklan layanan masyarakat yg punya kesalahan berbahasa :